REFERENSI PENDIDIKAN

Kehidupan Politik Kaum Kolonist di Amerika (1689-1763)

http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/kaum-kolonist-di-amerika.html

Pemerintahan yang berlangsung di daerah koloni Amerika Utara dapat dilihat dalam tiga tingkat yang berbeda, yaitu di tingkat distrik atau wilayah (counties and townships), di tingkat koloni dan di tingkat politik imperium. Hubungan kekuasaan di antara tingkat tersebut menampilkan pola yang unik dalam kehidupan politik pemerintahan. Walaupun institusi politik di setiap koloni berbeda-beda, semua koloni menunjukkan sikap penolakan yang sama terhadap kekuasaan negara induk di Inggeris. Gaya pemerintahan yang diadopsi dari Inggeris digunakan untuk menentang dominasi Inggeris atas urusan kaum kolonis di Amerika. Percaturan politik antara ajaran yang dibawa dari Inggeris dengan praktek politik di daerah koloni mencapai puncaknya dalam pembentukan model ideologi politik gaya Amerika.
Pada sebagian besar daerah koloni, pemerintah lokal merupakan aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Model pemerintahan lokal yang dibawa dari Inggeris oleh para pemukim pertama tersebut menyebar ke seluruh daerah koloni. Pejabat-pejabat lokal koloni merupakan tokoh politik utama dalam penyelenggaraan daerah koloni. Mereka dapat mengenakan pajak, mengawasi lalu lintas jalan raya serta tempat-tempat hiburan (taverns). Sebagian besar warga sangat menggantungkan pada peran tokoh-tokoh lokal ketika berhadapan dengan aturan yang dikenakan oleh pemerintah propinsi. Pejabat daerah (county official) dipilih oleh gubernur dengan calon yang diajukan oleh pejabat lokal.

Pemilihan pejabat lokal dilakukan dengan model pemilu yang diawasi oleh sheriff daerah yang berperan sebagai oligarki lokal atau pemegang kekuasaan atas daerah setempat. Hak suara diberikan kepada mereka yang mampu secara materi. Akan tetapi karena sebagian besar kaum kolonis memiliki tanah maka qualifikasi penentuan hak suara tersebut dengan mudah dipenuhi, sehingga hampir semua laku-laki dewasa memperoleh hak pilih.

Berbeda dengan keadaan politik lokal, kehidupari politik di tingkat provinsi (koloni) sering kali ditandai dengan persaingan yang tajam di antara berbagai faksi elit kolonial untuk memperoleh kekuatan politik. Konflik tersebut berkaitan dengan struktur koloni yang berada dibawah pengaruh langsung sistem imperium Inggeris. Gubernur ditunjuk oleh Mahkota Inggeris yang sering kali didasarkan atas kesetiaannya terhadap kerajaan dan bukan atas kemampuannya mengelola daerah provinsi.

Seorang gubernur yang ditunjuk memiliki kekuasaan eksekutif dan kewenangan untuk mengesahkan hasil sidang parlemen serta undang-undang kolonial, mengesahkan pemberian tanah, mengepalai komando militer koloni dan mengawasi pelaksanaan undang-undang navigasi (Navigation Act). Sebagai seorang pejabat yang mimiliki kewenangan yudikatif, dia juga bisa membubarkan parlemen koloni, mengawasi pengeluaran anggaran koloni dan memveto undang-undang provinsi. Selama abad ke 18, Parlemen koloni menentang kewenangan gubernur yang demikian besar dan mengehendaki agar parlemen koloni memperoleh kewenangannya dalam urusan koloni. Konflik antara kedua lembaga pemerintahan tersebut sering kali terjadi di semua daerah koloni.

Selain gubernur, terdapat Dewan Koloni (colonial council) terdiri dari 12 orang anggota yang berstatus sebagai lapis kedua dalam tubuh pemerintahan koloni. Dewan yang tutunjuk oleh Mahkota Ingeris dan direkomendasi oleh guberbur itu memiliki peran sebagai penasehat gubernur dalam bidang pmerintahan dan serta yudikatif. Anggota dewan terdiri dari kelompok elit kolonial yang kaya dan berpengaruh. Pada umumnya mereka sangat mendukung semua kebijaksanaan gubernur, walaupun dalam beberapa aspek mereka juga tidak selalu mendukung kebijaksanaan gubernur.

Pada awal abad ke-18, Dewan Kolonial (colonial council} digandi dengan Majelis Koloni (colonial Assembly) dan mengambil alih peran prerogatif gubernur. Walaupun anggota majelis tersebut berasal dari elit provinsi mereka sering kali tidak memiliki ikatan politik dengan gubernur sehingga berusaha melemahkannnya. Sebagian besar anggota majelis berasal dari "kelompok luar" yang basisnya terletak pada pemerintahan lokal, bukan provinsi. Mereka berusaha mewakili daerahnya untuk duduk dalam elit politik provinsi. Pada semua daerah koloni, angota majelis sering kali bertikai dengan gubernur mengenai masalah pajak, pembagian tanah, sistem perwakilan dalam majelis, pengeluaran angaran negara, perdagangan Indian, serta pertahanan daerah koloni. Persaingan tersebut didasarkan atas usaha mereka memperoleh hak yang lebih besar sebagai lembaga yang mewakili daerah pemilihan masing-masing dan untuk membawa aspirasi daerah.

Sikap agresif anggota majelis Koloni terjadi bukan karena peran legislatifhya melainkan karena sikap menentang mereka terhadap pemerintahan imperium Inggeris. Sepanjang jaman kolonisasi, kaum kolonis Amerika menunjukkan sikap tidak senangnya terhadap struktur birokrasi imperium Inggeris. Gubernur yang ditunjuk oleh mahkota Inggris dianggap sebagai simbol absolutisme dan monarki yang hams dilawan. Kaum kolonis tidak menyukai adanya Dewan Perdagangan dan Perkebunan Inggeris (didirikan tahun 1696) yang mengawasi urusan koloni melalui tangan gubernur. Model pemerintahan jarak jauh (dari Inggeris) dianggap oleh kaum kolonis sebagai tidak cocok dan tidak efisien.

Beberapa kebijaksanan Inggeris terhadap urusan koloni di antaranya meliputi urusan bea cukai barang-barang yang keluar dan masuk daerah koloni yang berada di bawah pengawasan menteri luar negeri, hukum perdagangan Inggeris yang diberlakukan atas daerah koloni, serta Dewan Privi (rahasia) yang diberi kewenangan mengesahkan dan penunjukkan anggota dewan koloni atas nama raja Inggeris. Terakhir, Parlemen Inggeris yang merasa bertanggungjawab atas urusan daerah koloni memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang yang berkaiatan beberapa aspek urusan daerah koloni seperti Undang-undang navigasi. Di bawah imperium Inggeris, koloni-koloni Amerika yang telah membangun dirinya sesuai dengan karakteristik daerah baru tidak memiliki kebebasan dalam penyelengaraan kehidupan ekonomi dan politiknya. Di bawah udang-undang navigasi, daerah koloni dilarang untuk melakukan perdagangan luar negeri. Perdagangan hanya dilakukan menurut sistem Inggeris dan dengan menggunakan kapal-kapal milik Inggeris. Demikian juga ketika Virginia mencoba mengatasi kelebihan produksi tembakau dengan melarang perdagangan budak diveto oleh Dewan Privi dengan mengatakan bahwa hanya parlemen Inggeris yang berhak membuat undang-undang mengenai perdagangan di daerah koloni. Pada tahun 1741, daerah-daerah koloni tidak bisa menggunakan dan mencetak mata uangnya sendiri setelah Inggeris mengeluarkan Undang-undang Keuangan.

Refrensi:

Supriana, Nana. 2012. Bangsa Amerika. Tidak Diterbitkan.
Copyright © 2014-2015 REFERENSI PENDIDIKAN Powered by Blogger - All Rights Reserved