Sejarah Perkembangan Ilmu politik


Untuk mengetahui perkembangan ilmu politik, kita harus meninjau ilmu politikdalam kerangka yang luas.Sebagaimana telah diterangkan pada bagian pendahuluan ilmu politik ditinjau dari kerangka yang luas telah ada sekitar tahun 427 S.M.  terbukti  dari  hasil karya filosof seperti Plato dan Aristoteles. Bahkan Plato yang telah meletakan dasar-dasar pemikiran ilmu politik dikenal sebagai Bapak filsafat politik,   sedangkan Aristoteles yang telah meletakan dasar-dasar keilmuan dalam kajian politik dikenal sebagai Bapak ilmu politik.

Baik Plato maupun Aristoteles pada dasarnya menjadikan negara sebagai persefektif  filosofis, dan pandangan mereka tentang  pengetahuan  merupakan  sesuatu yang utuh. Perbedaan keduanya terletak pada  tekanan  dan obyek pengamatan yang  dilakukan,  kalau  Plato  bersifat normatif-deskriptif, sedangkan    Aristoteles sudah mendekati empiris dengan memberikan dukungan dan preferensi nilai melalui fakta yang dapat diamati  dengan nyata. Jaman ini yang terkenal dengan zaman  Romawi  Kuno memberikan sumbangan yang  berharga  bagi  ilmu politik, antara lain: bidang hukum, yurisprudensi dan administrasi negara. Bidang-bidang tersebut didasarkan atas persefektif  mengenai kesamaan manusia, persaudaraan setiap  orang,  ke-Tuhan-an dan keunikan nilai-nilai individu.

Para  filosof  pada  zaman  ini  berusaha  mencari esensi  ide-ide  seperti  keadilan  dan  kebaikan, juga mempertimbangkan masalah-masalah esensial lainnya seperti pemerintahan yang baik, kedaulatan,  kewajiban  negara terhadap warga negara atau sebaliknya.  Analisis-analisis yang digunakan bersifat analisis normatif dan deduktif. Analisis normatif adalah membicarakan asumsi-asumsi bahwa ciri khas tertentu adalah baik atau diinginkan, sedangkan analisis deduktif adalah didasarakan pada penalaran dari premis umum menuju kesimpulan khusus.

Memasuki abad pertengahan eksistensi ilmu  politik justru mengalami kemandekkan. Hal ini  disebabkan  karena telah terjadi pergeseran institusi kekuasaan dari  negara kepada  gereja.  Pada  masa  ini  negara  menjadi  kurang penting,  sehingga  pemikiran  politik  didominasi oleh intelektual dan politik  gereja  Kristen.  Dalam  keadaan seperti pemikiran politik lebih cenderung berurusan untuk menjawab apa yang seharusnya, apa yang baik/buruk,  bukan pernyataan  tentang  apa  yang  ada/nyata.  Jadi   kajian politik pada masa ini mengalami kemunduran seperti  era Plato (filosofis) bukan bersifat  keilmuan. Namun,  abad ini  tetap  memberikan sumbangan konsepsial  bagi  ilmu politik, seperti konsepsi mengenai penyatauan dunia, upah yang  jujur,  dan  hukum tertinggiyang  perlu  ditaati manusia.

Setelah memasuki abad kelima  belas  ilmu  politik mengalami kemajuan yang berarti terutama dalam obyek  dan metode yang digunakan dalam pengkajian maupun pengamatan/penelitian di bidang politikdibandingkan masa-masa sebelumnnya. Analisa normatif dan deduktif walau tetap masih dipergunakan tetapi telah  terpengaruhi oleh penemuan-penemuan baru dan teori  diberbagai  bidang pengetahuan kemanusiaan lainnya.

Sedangkan perkembangan politik  di  negara  Eropa. Anda  tentu  mengenal  beberapa  negara  di  Eropa   yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi  perkembangan ilmu-ilmu sosial  pada  umumnya  dan  ilmu  politik  pada khusunya. Di negara-negara seperti Jerman, Prancis dan Austria perkembangan ilmu politik memasuki abad kedelapan belas sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Itulah sebabnya fokus  perhatian   perhatiannya   hanya   terpusat   pada negara.

Lain halnya perkembangan ilmu politik  di  Inggris dan  Amerika  serikat.  Pada  abad  kedelapan  belas,  di Inggris  permasalahan  politik  lebih  banyak   merupakan kajian filsafat serta pembahasannya tidak  terlepas  dari sejarah.  Sedangkan  di  Amerika   Serikat   yang   telah menempatkan pangajaran politik  di  universitas  semenjak tahun 1858, mula-mula studinya  lebih  bersifat  yuridis, akan tetapi semenjak abad ini telah melepaskan diri  dari kajian yang bersifat  yuridis  dengan  lebih  memfokuskan diri atas pengumpulan data empiris.

Baru memasuki awal abad kedua  puluh  kajian  ilmu politik telah menjauhi studi yang semata-mata  legalistis normatif maupun yang murni normatif dan deduktif. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teori ilmu  pengetahuan sosial lainnya, terutama konsepsi yang berubah tentang hakekat manusia, pragmatisme dan pluralisme.

Faktor pertama  tentang  hakekat manusia, telah diakui bahwa sifat manusia sangat beragam  dan  kompleks. Pengakuan akan sifat manusia tersebut menimbulkan implikasi-implikasi yaitu: pertama, digugatnya pernyataan mengenai hukum menentukan pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan sifat manusia yang berbeda-beda. Kedua,  tidak semua manusia akan berperilaku sama dalam  suatu  lembaga tertentu. Ketiga, sifat itu diyakini sebagai obyek  resmi penelitian.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi  ilmu  politik adalah fragmatisme. Ini berarti  bahwa  tindakan-tindakan yang dilakukan manusia tidak dapat dinilai  dari  logika, melainkan dari hasil  tindakan atau  perilaku  tersebut. Misanya, sesorang dicap sebagai a-nasionalis, karena hasil dari tindakan dan perilakunya selalu  menunjukkan  sikap antipati terhadap bangsa sendiri, terhadap produksi dalam negeri, menjelek-jelekan bangsa sendiri di hadapan  bangsa lain, dan sebagainya.

Sedangkan faktor yang  ketiga, yakni  pluralisme, mengandung pengertian bahwa kekuasaan dalam politik dibagi-bagi antara berbagai kelompok, partai dan lembaga-lembaga pemerintahan. Misalnya, organisasi kemasyarakatan, golongan, partai politik, dan yang  lebih ekstrim seperti partai oposisi memiliki  kekuasaan  untuk mempengaruhi berbagai  kebijaka pemerintah. Hal ini disebabkan karena organisasi  kemasyarakatan  dan  partai politik tersebut memiliki kekuasaan untuk  melakukan  itu walaupun  kekuasaan  tersebut belum tentu mampu mempengarui kekuasaan yang lainnya.

Refrensi:

Darmawan, Cecep. 2012. SEJARAH, PENDEKATAN DAN BIDANG-BIDANG ILMU POLITIK (Makalah). Tidak diterbitkan