REFERENSI PENDIDIKAN

Hubungan Pendidikan dan Stratifikasi Sosial

http://ewintribengkulu.blogspot.com/2013/04/hubungan-pendidikan-dan-stratifikasi.html

Stratifikasi Sosial. Anda pasti setuju bahwa diantara manusia hakikatnya terdapat persamaan (equality). Anda pun sering mendengar berbagai pernyataan mengenai persamaan diantara sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, kenyataan menunjukkan bahwa di manapun di dalam suatu masyarakat selalu terdapat ketidaksamaan (inequality) status atau kedudukan anggota masyarakat. Ketidaksamaan status ini mungkin dalam hal jabatan pekerjaan, jenis pekerjaan, kekayaan, prestise, tingkat pendidikan, dsb. Pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya disebut stratifikasi sosial (social stratification).

Kelas-kelas dalam Stratifikasi Sosial. Ada berbagai jenis metode yang digunakan para ahli sosiologi dalam menentukan stratifikasi social, antara lain (1) metode objektif, (2) metode subjektif, dan (3) metode reputasi (S. Nasution, 1983). Melalui metode objektif, stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan kriteria objektif yang antara lain berkenaan dengan jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dsb. Melalui metode subjektif stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan pandangan anggota masyarakat sendiri dalam menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakatnya. Sedangkan melalui metode reputasi stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu. Dalam hal ini anggota masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan golongan-golongan sosial yang terdapat dalam masyarakatnya, selanjutnya mereka diminta untuk mengidentifikasi anggota masing-masing golongan. Dalam menentukan stratifikasi sosial dengan menggunakan metode reputasi, W. Lloyd Warner menemukan enam kelas atau golongan, yaitu kelas atau golongan:“upper-upper, lowerupper, upper-midle, lower-midle, upper-lower, lower-lower” (golongan / kelas: atas-atas, atas bawah, menengah atas, menengah bawah, bawah atas, dan bawah bawah).

Stratifikasi sosial Tertutup dan Terbuka. Dalam sosiologi dikenal pembedaan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Menurut J. MiltonYinger suatu stratifikasi disebut tertutup manakala setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Adapun suatu stratifikasi disebut terbuka apabila setiap anggota masyarakat memiliki peluang untuk menduduki status yang berbeda dengan orang tuanya, mungkin lebih tinggi atau lebih rendah (Kamanto Sunarto, 1993).

Mobilitas Sosial. Di dalam sistem stratifikasi sosial, setiap orang mempunyai statusnya masing-masing, setiap orang akan menduduki golongan atau kelasnya masingmasing. Namun demikian, sebagaimana telah Anda pahami bahwa di dalam stratifikasi sosial terbuka, setiap orang memiliki peluang untuk naik atau bahkan mungkin turun statusnya/kelas/golongannya. Inilah yang disebut mobilitas sosial. Contoh: Anak seorang pedagang kaki lima (PKL) yang telah menjadi sarjana tehnik dan mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang jauh lebih besar dari penghasilan orang tuanya, akan menduduki golongan yang lebih tinggi daripada golongan yang diduduki orang tuanya di dalam stratifikasi sosialnya. Mobilitas sosial akan terus berlangsung, terbuka peluang bagi seseorang untuk naik status/golongan dalam tangga sosialnya. Sebaliknya, mereka yang lahir dalam status/golongan atas yang kurang memiliki motivasi dan usaha yang keras untuk memperoleh pengetahuan, sikap, mental, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk profesi tertentu, maka ia akan dengan sendirinya akan turun status/golongan dalam tangga sosialnya.

Stratifikasi sosial dan mobilitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat, telah menarik perhatian para sosiolog, mereka mempertanyakan hal tersebut dalam hubungannya dengan pendidikan. Adakah hubungan antara pendidikan dengan mobilitas sosial ? Demikian halnya, mereka mempertanyakan tentang hubungan antara pendidikan dengan stratifikasi sosial.

Hubungan Pendidikan dan Mobilitas Sosial. Dari uraian di atas Anda telah memahami bahwa dalam masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka terdapat kesempatan bagi warganya untuk naik dalam tangga sosialnya, demikian pula di situ terbuka kemungkinan bagi warganya untuk turun dalam tangga sosialnya. Sosiolog bernama Ralph Turner mengakui adanya mobilitas sosial vertikal seperti itu. Menurut
Turner, dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial terbuka, pendidikan dipandang sebagai suatu sarana mobilitas sosial yang penting. Turner melihat pendidikan sebagai pemegang fungsi mobilitas sosial (Sudarja Adiwikarta, 1988). Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh seseorang makin besar harapan untuk naik status dalam tangga sosialnya. Sehubungan dengan ini S. Nasution (1983) juga menyatakan bahwa “Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan yang satu ke golongan yang lebih tinggi. …. Pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial”.

Hubungan Pendidikan dan Stratifikasi Sosial. Banyak tokoh pendidikan yang menaruh kepercayaan terhadap fungsi pendidikan dalam rangka memperbaiki nasib seseorang sehingga dapat naik status/golongan dalam tangga sosialnya. Implikasinya, muncul gagasan dan program perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dengan gagasan dan program tersebut diharapkan dapat dicairkannya batasbatas
antar status/kelas/golongan dalam tangga sosial yang ada. Diharapkan bahwa kesempatan belajar yang sama memerikan peluang bagi setiap anak untuk mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakannya. Program wajib belajar atau pendidikan universal memberikan kompetensi yang sama bagi setiap orang dari semua status/golongan. Dengan demikian, perbedaan sosial akan dapat dikurangi, sekalipun mungkin tidak dapat dihapuskan seluruhnya. Permasalahannya, apakah dengan pendidikan tersebut stratifikasi sosial dapat dihilangkan?

Sebagaimana dikemukakan Sudarja Adiwikarta (1988), Emile Durkheim berpendapat bahwa makin maju suatu masyarakat maka akan terdapat pembagian kerja (division of labor) yang menuntut spesialisasi untuk bidang pekerjaan tersebut. Spesialisasi mengandung arti seleksi, karena spesialisasi menempatkan orang-orang pada posisi tertentu sesuai dengan bakat, minat, kompetensi dan kesempatan yang tersedia di dalam masyarakat. Proses ini juga berarti alokasi dan distribusi sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Orang mendapat penghargaan, termasuk imbalam materi, sesuai dengan peran yang dimainkannya di dalam masyarakat. Seleksi berarti alokasi dan distribusi sumber kemakmuran, karena setiap bidang spesialisasi mendapat imbalan yang berbeda. Lebih jauh lagi, peristiwa-peristiwa tersebut dapat melahirkan stratifikasi sosial. Bagaimana mungkin proses seleksi, alokasi dan distribusi itu terjadi? Hal ini dapat terjadi adalah melalui pendidikan. Earl Hopper mendukung teori tersebut. Menurut Hooper Seleksi dilakukan di berbagai tahapan, dan itu dimulai di lembaga pendidikan. Ketika memasuki sekolah anak-anak mengalami seleksi yang ketat melalui tes masuk. Kemudian ia harus memilih jurusan atau program studi, adapun diterima atau tidaknya di jurusan atau program studi yang dipilih, kriterianya ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kurikulum pendidikan di berbagai jenjang dan prodi atau jurusan diproyeksikan untuk suatu lapangan pekerjaan tertentu, ada yang jabatannya tinggi ada yang menengah atau rendah, demikian pula gajinya. Melalui lembaga pendidikan ini anggota masyarakat diseleksi dan mendapatkan pengetahuan, sikap, mental dan keterampilan tertentu. Sehingga dengan demikian, ketika memasuki lapangan kerja – yang juga melalui seleksi - mereka akan menempati lapangan kerja tertentu sesuai dengan pendidikannya. Seperti Anda ketahui, bahwa setelah memasuki lapangan kerja pun, seseorang akan mungkin mendapatkan pelatihan atau pendidikan lanjutan. Ada lapangan kerja yang potensial untuk mendapatkan pendapatan yang baik atau kurang baik, dan ada lapangan kerja yang tertutup atau terbuka untuk mendapatkan kemajuan melalui pendidikan lebih lanjut baik yang diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan tempat seseorang bekerja atau pun melalui pendidikan di lembaga lain. Hopper melihat pendidikan sebagai sarana seleksi dalam pelaksanaan peran-peran sosial yang sebagaimana dikemukakan Durkhein dapat melahirkan stratifikasi sosial.

Menyimak uraian di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda rumuskan? Ya, jadi pendidikan selain memiliki fungsi sosialisasi demi terciptanya homogenitas, juga memiliki fungsi seleksi demi terciptanya heterogenisasi yang berimplikasi bagi lahirnya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tidak akan hilang karena pendidikan, sebaliknya pendidikan akan melahirkan atau melestarikan adanya stratifikasi sosial.

Implikasi bagi Peranan Guru. Pendidikan dipandang tidak akan dapat menghapuskan stratifikasi sosial, bahkan sebaliknya akan dapat melestarikan adanya stratifikasi sosial. Sekalipun demikian, konsep hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial memberikan harapan bagi setiap orang untuk dapat naik status/golongan di dalam tangga sosialnya. Hal ini mesti dipahami dan diperhatikan betul oleh para guru,
sebab konsep ini akan dapat dijadikan acuan oleh para guru untuk memberikan dorongan atau motivasi bagi para siswanya agar mereka belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi dan belajar sampai jenjang pendidikan tertinggi. Guru hendaknya dapat memberikan contoh atau teladan mengenai kasus-kasus mobilitas sosial tersebut. Dalam konteks ini, alangkah sangat tidak diharapkan apabila guru memandang rendah para siswanya yang berasal dari golongan rendah, dan apabila guru tidak yakin dengan kemampuan para siswanya tersebut. Sikap guru seperti ini jelas akan kontra produktif, akan menghalangi untuk terjadinya mobilitas sosial. Sebab itu, para guru hendaknya menyadari betul bahwa pendidikan – khususnya sekolah - memiliki fungsi mobilitas sosial.

Idealnya, pendidikan dijalani individu sepanjang hayat. Dalam rangka pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat tersebut, pendidikan berlangsung secara informal, formal dan nonformal di berbagai lingkungan pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka dapat dikenal adanya tiga jenis lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan informal, lingkungan pendidikan formal dan lingkungan pendidikan nonformal.

A. Lingkungan Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar (alamiah) di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Pendidikan informal antara lain berlangsung di dalam keluarga, pergaulan anak sebaya, pergaulan di tempat bekerja, kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pelaksanaan adat kebiasaan oleh masyarakat, dsb. Pengetahuan, sikap, nilai-nilai, norma-norma, adat kebiasaan, dan keterampilan keterampilan tertentu diwariskan masyarakat dan diperoleh anak atau individu anggota masyarakat antara lain melalui pendidikan yang bersifat informal itu.

1.  Pendidikan Informal di dalam Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat di setiap tempat di mana pun. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas dua orang (suami-isteri) atau lebih (ayah, ibu dan anak). Adapun dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan, yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit.

Jenis atau bentuk keluarga. Menurut Kamanto Sunarto (1993) keluarga dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk. Berdasarkan keanggotaannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga batih (nuclear family) dan keluarga luas (extended family). Keluarga batih adalah keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga batih. Berdasarkan garis keturunannya,keluarga dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu: keluarga patrilinial (garis keturunan ditarik dari pria atau ayah); keluarga matrilineal (garis keturunan ditarik dari wanita atau ibu), dan keluarga bilateral (garis keturunan ditarik dari pria dan wanita atau ayah dan ibu). Selain itu, berdasarkan pemegang kekuasaannya, keluarga dibedakan menjadi: keluarga patriarhat (patriarchal), yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ayah; keluarga matriarhat (matriarchal), yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ibu; dan keluarga equalitarian, yaitu ayah dan ibu mempunyai kekuasaan yang sama. Berdasarkan bentuk perkawinannya, keluarga dibedakan menjadi: keluarga monogami, yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan; keluarga poligami, yaitu pernikahan antaraa satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan; keluarga poliandri, yaitu satu orang perempuan mempunyai lebih dari satu orang suami pada satu saat. Berdasarkan status sosial ekonominya, keluarga dibedakan menjadi: keluarga golongan rendah, keluarga golongan menengah, dan keluarga golongan tinggi. Selanjutnya, berdasarkan keutuhannya, keluarga dibedakan menjadi: keluarga utuh; keluarga pecah atau bercerai, dan keluarga pecah semu. yaitu keluargaa yang tidak bercerai tetapi hubungan antara suami dengan istri dan dengan anakanaknya sudah tidak harmonis lagi.

Fungsi keluarga. Keluarga memiliki berbagai fungsi, antara lain fungsi affeksi, fungsi biologis, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi religius, fungsi rekreasi, dsb. Namun menurut antroplog bernama George Peter Murdock (Sudardja Adiwikarta, 1988), terdapat empat fungsi keluarga yang bersifat universal, yaitu: 
  1. Sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan.
  2. Mengembangkan keturunan.
  3. Melaksanakan pendidikan.
  4. Sebagai kesatuan ekonomi.
Salah satu fungsi keluarga adalah untuk melaksanakan pendidikan. Dalam hal ini orang tua (ibu dan ayah) berperan sebagai pengemban tanggung jawab pendidikan anak. Secara kodrati orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, dan atas kasih sayangnya orang tua mendidik anak-anaknya. Orang yang berperan sebagai pendidik bagi anak di dalam keluarga utamanya adalah ayah dan ibu. Namun demikian, selain mereka, saudara-saudaranya, pembantu rumah tangga atau baby sitter pun turut serta mendidik anak. Apalagi dalam keluarga luas (extended family), bahwa kakek, nenek, paman, bibi, atau siapa pun yang tinggal serumah dengan anak juga akan turut mempengaruhi atau mendidik anak ybs. Menyimak hal itu, pergaulan pendidikan di dalam keluarga terkadang tidak berlangsung hanya dilakukan oleh orang tua (ayah, ibu) saja.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang bersifat informal, artinya bahwa suatu keluarga dibangun bukan pertama-tama sebagai pranata pendidikan, namun demikian, pada kenyataanya secara wajar di dalam keluarga berlangsung pendidikan yang diselenggarakan orang tua kepada anak-anaknya. Pendidikan dalam keluarga terselenggara atas dasar tanggung jawab kodrati dan atas dasar kasih sayang yang secara naluriah ada pada diri orang tua. Di samping itu, cara-cara pelaksanaan pendidikan dalam keluarga berlangsung tidak dengan cara-cara yang formal dan artificial, melainkan melalui cara-cara dan dalam suasana yang wajar.

Sejak kelahirannya, anak mendapatkan pengaruh dan pendidikan dari keluarganya. Pendidikan yang dilakukan dalam keluarga sejak anak masih kecil akan menjadi dasar bagi pendidikan dan kehidupannya di masa datang. Hal ini sebagaimana dikemukakan M.I. Soelaeman (1985) bahwa: "pengalaman dan perlakuan yang didapat anak dari lingkungannya semasa kecil - dari keluarganya - menggariskan semacam pola hidup bagi kehidupan selanjutnya. Adler menyebut pola hidup ini dengan kata Leitlinie, yaitu semacam garis yang membimbing kehidupannya, yang - sadar atau tidak sadar - diusahakan anak untuk meraihnya". Pengalaman yang diterima anak semasa kecil akan menentukan sikap hidupnya dikemudian hari. Sehubungan dengan itu keluarga merupakan peletak dasar pendidikan anak.

Sekalipun tujuan pendidikan dalam keluarga tidak dirumuskan secara tersurat, tetapi dari apa yang tersirat dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan dalam keluarga adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Sehubungan dengan itu, pendidikan dalam keluarga dapat dipandang sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya. Adapun isi pendidikan dalam keluarga biasanya meliputi: berbagai pengetahuan yang mendasar, sikap, nilai dan norma agama, nilai dan norma masyarakat/budaya, serta keterampilanketerampilan tertentu.

Berdasarkan uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan dalam keluarga adalah: (1) sebagai peletak dasar pendidikan anak, dan (2) sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya.

Berbagai faktor yang ada dan terjadi dalam keluarga akan turut menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan anak. Jenis keluarga, gaya kepemimpinan orang tua, kedudukan anak dalam struktur keanggotaan keluarga, fasilitas yang ada dalam keluarga, hubungan keluarga dengan dunia luar, status sosial ekonomi orang tua, dan sebagainya akan turut mempengaruhi pendidikan anak dalam keluarga, yang pada akhirnya akan turut pula mempengaruhi pribadi anak.

2. Pendidikan Informal dalam Masyarakat

Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, dan bahkan melalui percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita analisis, semuanya itu tentunya mengandung muatan pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, sikap, keterampilan, dst. yang dengan cara-cara yang wajar/informal dalam kehidupan sehari-hari (tidak dirasakan sebagai pendidikan oleh individu) diwariskan oleh masyarakat kepada generasi mudanya. Dalam konteks ini pendidikan merupakani pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat.

B. Pendidikan Formal (Sekolah)

Sekolah sebagai Pranata Sosial. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Pasal 1 ayat 11 UU RI No. 20 Tahun 2003). Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah, Sekolah didirikan secara sengaja oleh masyarakat dan/atau pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Jika kita analisa, sekolah mewujudkan aktivitas khas dari kelakuan berpola yang ada di masyarakat; aktivitas khas ini dilakukan oleh berbagai pribadi atau manusia yang mempunyai struktur yang mencakup berbagai kedudukan dan peranan, misal: kepala sekolah, guru, siswa, dsb; aktivitas khas di sekolah mengacu kepada sistem ide, nilai, norma atau tata kelakuan tertentu; menggunakan berbagai peralatan; dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Dengan demikian, Sekolah adalah salah satu pranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Waini Rasyidin dan M.I. Soelaeman menyatakan: “Sekolah ialah suatu satuan (unit) sosial atau lembaga sosial yang kekhususan tugasnya ialah melaksanakan proses pendidikan” (Odang Muctar, 1991).

Komponen Sekolah. Sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh berbagai unsur atau komponen. Komponen sekolah antara lain terdiri atas: 1) tujuan pendidikan, 2) Manusia, yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, petrugas kebersihan, dst., 3) kurikulum, 4) Media pendidikan dan teknologi pendidikan, 5) Sarana, prasarana, dan fasilitas, serta 6) pengelola sekolah. Tiga komponen utama sekolah – sebagaimana halnya madrasah - yang menjadi syarat agar sekolah dapat melaksanakan fungsi minimumnya, yaitu: 1) peserta didik, 2) guru, dan kurikulum. Namun demikian dewasa ini idealnya struktur sekolah memerlukan dukungan berbagai komponen, tidak hanya didukung oleh tiga komponen tersebut.

Sekolah sebagai Pranata/Lembaga Pendidikan Formal. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur menurut tatanan nilai dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Redja Mudyahardjo (Odang Muchtar, 1991) antara lain mengemukakan bahwa sebagai lembaga pendidikan formal sekolah mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  1. Sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. Fungsi/tugas intern sekolah adalah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kurikuler. Adapun fungsi/tugas ekstern sekolah adalah kegiatan untuk mencapai tujuan institusional.
  2. Sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat tentang peranan-peranan dan hubungan-hubungan sosial di dalam sekolah, dan antara sekolah dengan lembaga lainnya.
  3. Sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. Hal ini seperti tampak dalam jenjang sekolah dan tingkatan kelas, adanya kurikulum formal, jadwal belajar tertulis, dsb.
  4. Kredensials dipandang penting baik dalam, penerimaan siswa baru maupun untuk menunjukkan bukti kelulusan
Formalitas sekolah merembes ke dalam Kurikulum dan Pembelajaran. Formalitas sekolah berakar pada status para individu yang menjadi komponennya, serta sistem nilai dan norma yang serba resmi. Perlu kita sadari bahwa selanjutnya formalitas tersebut merembes ke dalam kurikulum dan cara-cara pembelajaran. Misal: belakangan disinyalir bahwa kurikulum formal sekolah berisi mata pelajaran-mata pelajaran yang bersifat terpisah-pisah atau tidak terintegrasi. Dalam prakteknya (kurikulum actual), caracara pembelajaran pun menjadi begitu formal, sehingga pembelajaran menjadi artificial (dibuat-buat), membosankan. Pendidikan tereduksi menjadi hanya sebatas pengajaran atau latihan saja. Semua ini pada akhirnya dapat menimbulkan hasil pendidikan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat maupun individu. Misal: pendidikan di sekolah menjadi parsial/memihak hanya untuk mengembangkan aspek tertentu saja dari kepribadian peserta didik (terlalu bersifat intelketual), kurang mengembangkan keseluruhannya. Pendidikan di sekolah menjadi makin jauh dari kenyataan di dalam masyarakatnya. Hasilnya banyak lulusan sekolah yang tidak memiliki kecakapan hidup, mereka tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya di dalam masyarakat., menganggur, “merasa asing hidup di dalam lingkungan masyarakatnya sendiri”,dsb. Jika demikian halnya, jangan-jangan masyarakat akan setuju dengan Ivan Illich yang pernah menyerukan pembubaran sekolah.

Sekolah memang adalah lembaga pendidikan formal, tetapi barangkali perlu disadari bahwa formalitas sekolah itu jangan sampai mengurangi makna pendidikan dalam rangka sosialisasi, enkulturasi, dst., yang secara keseluruhannya disebut dengan istilah humanisasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, kiranya sekolah akan tetap mempunyai hubungan fungsional dua arah dengan masyarakatnya, dibutuhkan dan didukung masyarakatnya.

Fungsi Pendidikan Sekolah. Dari sekian versi tentang fungsi pendidikan sekolah dapat dikemukakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  1. Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat.
  2. Fungsi sosialisasi (memilih dan mengajarkan peranan sosial)
  3. Fungsi integrasi sosial.
  4. Fungsi Mengembangkan kepribadian individu/anak.
  5. Fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan.
  6. Fungsi inovasi/men-transformasi masyarakat dan kebudayaan.
Perbedaan Sosialisasi di Sekolah dan di dalam Keluarga. Menurut George Herbert Mead, manusia yang baru lahir belum mempunyai diri (self) manusia. Diri manusia berkembang melalui interaksi dengan anggota masyarakatnya. Adapun perkembangan diri manusia berlangsung melalui tahapan: play stage, game stage, dan generalized other. Pada tahap play stage anak kecil mulai mengambil peranan orangorang yang berada di sekitarnya melalui cara meniru peranan orang tuanya atau orang dewasa lain yang sering berinteraksi dengannya dikala mereka bermain. Misalnya, anak menirukan peranan ayahnya atau ibunya - berangkat kerja. Tetapi anak belum memahami isi peranan tersebut dan alasan tentang peranan yang dilakukan atau ditirunya itu. Pada tahap game stage anak bukan hanya telah mengetahui peranan yang harus dijalankannya, tetapi telah pula mengetahui peranan yang harus dilakukan orang lain dengan siapa ia berinteraksi. Pada tahap ini anak telah mampu mengambil peranan orang lain. Pada tahap generalized, anak telah mampu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat karena telah memahami peranannya sendiri serta peranan orang lain dengan siapa ia berinteraksi. Anak telah mampu mengambil peranan-peranan yang dijalankan orang lain di masyarakat. Selaku anak ia telah memahami peranan yang dilakukan orang tua; selaku siswa ia telah memahami peranan yang dilakukan oleh guru, dsb. Menurut Mead, jika seseorang telah mencapai tahap ini maka orang tersebut telah mempunyai suatu diri. Pandangan Mead menunjukkan bahwa diri seseorang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain (Kamanto Sunarto, (1993).

Sejumlah ahli sosiologi mempelajari perbedaan antara sosialisasi di sekolah dengan di keluarga. Robert Dreeben (1968) misalnya, ia mengemukakan empat perbedaan aturan yang dipelajari anak di keluarga dan di sekolah, yaitu independence, achievement, universalism, and specifity. Menurut Kamanto Sunarto (1993) pemikiran Dreeben ini dipengaruhi oleh dikhotomi Talcott Parsons - misalnya antara ascriptions dan achievement, particularism dan universalism, diffusinnes dan specifity. Keempat perbedaan yang dikemukakan Dreeben tersebut yaitu:
  1. Kemandirian (independence). Di sekolah anak mulai belajar hidup lepas dari orang tuanya.Kalau di rumah anak dapat mengharapkan bantuan orang tuanya dalam mengerjakan sesuatu, sebaliknya di sekolah ia belajar menyelesaikannya sendiri.
  2. Prestasi (achievement). Kalau di rumah anak lebih banyak terkait dengan status yang diterimanya (ascribed status) dan peranan-peranan yang diterimanya; Dalam hal tertentu di sekolah anak dituntut belajar dengan apa yang dapat diraihnya.
  3. Universalisme (universalism). Kalau di rumah anak mendapat perlakuan khusus dari orang tuanya karena ia memang anak mereka, di sekolah setiap anak memperoleh perlakuan yang relatif sama.
  4. Specifity (spesifity) Di sekolah, kegiatan siswa serta penilaian terhadap kelakuan mereka dibatasi secara spesifik. Misal: kekeliruan siswa dalam mata pelajaran Matematika tidak mempengaruhi penilaian gurunya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa dapat memperoleh kegagalan serta kritik dalam jam pelajaran tertentu, tetapi ia pun dapat meraih keberhasilan dan pujian pada jam pelajaran lainnya.
C. Pendidikan Nonformal

Definisi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 ayat (12) UU RI No. 20 Tahun 2003).

Fungsi. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. Dalam hubungannya dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga maasyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Lingkup. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaran, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan Pendidikan. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Contoh: hasil belajar Paket A dapat disetarakan dengan hasil belajar di SD atau Madrasah Ibtidaiyah, dsb.

Refrensi Rujukan:
  1. Adiwikarta, S., (1988), Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan
  2. Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud., Jakarta.
  3. Manan, I., (1989), Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan, Proyek Pengembangan
  4. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud., Jakarta.
  5. -----------, (1989), Anthropologi Pendidikan, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud., Jakarta.
  6. Muchtar, O., (1991), Dasar-Dasar Kependidikan, Depdikbud, IKIP Bandung.
  7. Nasution, S., (1983), Sosiologi Pendidikan, Jemmars, Bandung.
  8. Sunarto, K., (1993), Pengantar Sosiologi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
  9. Syaripudin, T., (2007), Landasan Pendidikan, Percikan Ilmu, Bandung.
  10. Wuradji, M. S., (1988), Sosiologi Pendidikan, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud., Jakarta.
Copyright © 2014-2015 REFERENSI PENDIDIKAN Powered by Blogger - All Rights Reserved