REFERENSI PENDIDIKAN

Pendidikan Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda

http://ewintribengkulu.blogspot.com/2013/04/pendidikan-zaman-pemerintahan-kolonial.html

Latar Belakang Sosial Budaya. Pada tahun 1596 bangsa Belanda telah datang ke negeri kita. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk berdagang. Pada tahun 1602 mereka mendirikan VOC. Karena VOC merupakan badan perdagangan milik orang-orang Belanda yang beragama Protestan, maka selain berupaya menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan. Kekuasaan VOC akhirnya
diserahkan kepada Pemerintah Negeri Belanda, karena itu sejak tahun 1800-1942 negeri kita menjadi jajahan Pemerintah Kolonial Belanda.

Karaketristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain: (1) berlangsungnya kolonialisme, (2) dalam bidang ekonomi berlangsung monopoli perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia, (3) terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa dengan urutan dari lapisan tertingi s.d.
terbawah sebagai berikut: bangsa Belanda, golongan orang Timur Asing, golongan Priyayi/Bangsawan Pribumi, dan golongan Rakyat Jelata Pribumi.

Sejak berkuasanya bangsa Belanda, bangsa kita ditindas dan diadu domba, kekuasaan para raja dirampasnya, dan kekayaan alam Indonesia diangkutnya. Sesungguhnya bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajahan ini, perlawanan dan pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok bangsa kita di berbagai daerah di tanah air. Penjajahan yang telah berlangsung lama benar-benar telah mengungkung
kemajuan bangsa Indonesia, dan mengakibatkan kemelaratan serta kebodohan. Seiring perjuangan bangsa yang tak pernah padam, pada awal abad ke-20 muncul tekanan serta kecaman kaum humanis dan kaum sosial demokrat di Belanda atas kekeliruan politik penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Keadaan ini akhirnya memaksa pemerintah kolonial Belanda untuk melaksanakan Politik Etis (1901).

Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan, pada awal abad ke-20 (sejak kebangkitan nasional tahun 1908) lahirlah berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan. Coba Anda urai kembali sejarah berbagai perkumpulan atau organisasi pergerakan nasional beserta usaha-usahanya yang timbul sejak Kebangkitan Nasional tahun 1908 sebagaimana telah Anda pelajari di SMP dan SMA.

Pendidikan. Implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Indonesia pada zaman ini, secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu: Pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda; Kedua, pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional) sebagai sarana perjuangan demi merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan nasional. Berikut ini mari kita kaji kondisi pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

a. Pendidikan Zaman VOC

Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. VOC menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk misi keagamaan (Protestan), bukan untuk misi intelektualitas, adapun tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan gereja. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah-daerah yang penduduknya memeluk Katholik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis. Sekolah pertama didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Sampai dengan tahun 1627 di Ambon telah berdiri 16 sekolah, sedangkan di pulau-pulau lainnya sekitar 18 sekolah.

Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis. Kurikulum pendidikan belum bersifat formal (belum tertulis), dan lama pendidikannya pun tidak ditentukan dengan pasti. Murid-muridnya berasal dari anakanak pegawai, sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diberi kesempatan untuk sekolah. Pada awalnya yang menjadi guru adalah orang Belanda, kemudian digantikan oleh penduduk pribumi, yaitu mereka yang sebelumnya telah dididik di Belanda.

Selama kira-kira 200 tahun berkuasa di negeri kita, pendidikan yang dilaksanakan VOC benar-benar sangat sedikit sekali. Sampai tahun 1779 jumlah murid pada sekolah VOC adalah sbb: Batavia 639 orang, pantai utara Jawa 327 orang, Makasar 50 orang, Timor, 593 orang, Sumatera barat 37 orang, Cirebon 6 orang, Banten 5 orang, Maluku 1057 orang, dan Ambon 3966 orang (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976).


b. Pendidikan Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Sebagai kelanjutan dari zaman VOC, pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda pun mengecewakan bangsa Indonesia. Kebijakan dan praktek pendidikan pada zama ini antara lain:
  1. Tahun 1808 Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan agar para bupati di Pulau Jawa menyebarkan pendidikan bagi kalangan rakyat, tetapi kebijakan ini tidak terwujud.
  2. Tahun 1811-1816 ketika pemerintahan di bawah kekuasaan Raffles pendidikan bagi rakyat juga diabaikan.
  3. Tahun 1816 Komisaris Jenderal C.G.C. Reindwardt menghasilkan Undang-undang Pengajaran yang dianggap sebagai dasar pendirian sekolah, tetapi Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang dikeluarkan tahun1818 tidak sedikit pun menyangkut perluasan pendidikan bagi rakyat Indonesia, melainkan hanya berkenaan dengan pendidikan bagi orang-orang Belanda dan golongan Pribumi penganut Protestan.
  4. Selanjutnya, di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch dikeluarkan kebijakan Culturstelsel (Tanam Paksa) demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya bagi Belanda. Karena untuk hal ini dibutuhkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang banyak, maka tahun 1848 Gubernur Jenderal diberi kuasa untuk menggunakan dana anggaran belanja negara sebesar f 25.000 tiap tahunnya untuk mendirikan sekolah-sekolah di Pulau Jawa dengan tujuan mengahasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Pada tahun 1849-1852 didirikan 20 sekolah (di tiap keresidenan). Namun sekolah ini hanya diperuntukan bagi anak-anak Pribumi golongan priyayi/bangsawan, sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diperkenankan. Penyelenggaraan pendidikan bagi kalangan bumi putera yang dicanangkan sejak 1848 mengalami hambatan karena kekurangan guru dan mengenai bahasa pengantarnya. Maka pada tahun 1852 didirikanlah Kweekschool (sekolah guru) pertama di Surakarta, dan menyusul di kota-kota lainnya. Sekolah ini pun hanyalah untuk anakanak golongan priyayi.
  5. Pada tahun 1863 dan 1864 keluar kebijakan bahwa penduduk pribumi pun boleh diterima bekerja untuk pegawai rendahan dan pegawai menengah di kantor- kantor dengan syarat dapat lulus ujian. Syarat-syarat ini ditetapkan oleh putusan Raja pada tgl. 10 September 1864. Demi kepentingan itu di Batavia didirikanlah semacam sekolah menengah yang disempurnakan menjadi HBS (Hogere Burger School).
  6. Tahun 1867 didirikan Departemen Pengajaran Ibadat dan Kerajinan.
  7. Tahun 1870 UU Agraris dari De Waal yang memberikan kesempatan kepada pihak partikelir untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pegawai. Hal ini berimplikasi pada perluasan sekolah.
  8. Tahun 1893 keluar kebijakan diferensiasi sekolah untuk Bumi Putera, yaitu Sekolah Kelas I untuk golongan priyayi, sedangkan Sekolah Kelas II untuk golongan rakyat jelata.
  9. Setelah dilaksanakannya Politik Etis, pada tahun 1907 Gubernur Jenderal Van Heutsz mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan Bumi Putera: pertama, mendirikan Sekolah Desa yang diselenggarakan oleh Desa, bukan oleh Gubernemen. Biaya dsb. menjadi tanggung jawab pemerintah desa; kedua, memberi corak sifat ke-Belanda-an pada Sekolah Kelas I. Maka tahun 1914 Sekolah Kelas I diubah menjadi HIS (Holands Inlandse School) 6 tahun dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sedangkan Sekolah Kelas II tetap bernama demikan atau disebut Vervoleg School (sekolah sambungan) dan merupakan lanjutan dari Sekolah Desa yang didirikan mulai tahun 1907. Akibat dari hal ini, maka anak-anak pribumi mengalami perpecahan, golongan yang satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya.
  10. Pada tahun 1930-an usaha perluasan pendidikan bagi Bumi Putera mengalami hambatan. Surat Menteri Kolonial Belanda Colijn kepada Gubernur Jenderal de Jonge pada 10 Oktober 1930 menyatakan bahwa perluasan sekolah negeri jajahan terutama untuk kaum Bumi Putera akan sulit karena kekurangan dana.
Dalam periode pemerintahan kolonial Belanda, betapa kecilnya usaha-usaha pendidikan bagi kalangan Bumi Putera. Sampai akhir tahun 1940 jumlah penduduk bangsa Indonesia 68.632.000, sedangkan yang bersekolah hanya 3,32%.

Ciri-ciri pendidikan. Ciri-ciri pendidikan zaman ini antara lain: pertama, minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan Bumi Putera, pendidikan umumnya hanya diperuntukan bagi bangsa Belanda dan anak-anak bumi putera dari golongan priyayi; kedua, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Tilaar (1995) mengemukakan lima ciri pendidikan zaman kolonial Belanda, yaitu:1) Adanya Dualisme pendidikan, yaitu pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan Bumi Putera; 2) Sistem Konkordansi, yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Bagi Bumi Putera hal ini di satu pihak memberi efek menguntungkan, sebab penyelenggaran pendidikan menjadi relatif sama, tetapi dipihak lain ada efek merugikan dalam hal pembentukan jiwa kaum Bumi Putera yang asing dengan budaya dan bangsanya sendiri; 3) Sentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintahan kolonial Belanda; 4) Menghambat gerakan nasional; dan 5) Munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional (kemerdekaan).


Refrensi Rujukan :
  1. Ibrahim, Thalib (Penyadur), (1978), Pendidikan Mohd. Sjafei INS Kayu Tanam, Mahabudi, Jakarta.
  2. Djumhur, I dan Danasuparta, (1976), Sejarah Pendidikan, CV. Ilmu, Bandung.
  3. Majelis Luhur Persatuan Taman siswa, (1977), Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta.
  4. Muchtar, O., (1976), Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan sejarah Perkembangan, Balai Penelitian Pendidikan IKIP Bandung.
  5. Poerbakawatja, S., (1970), Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, Jakarta.
  6. Soejono, Ag., (1979), Aliran-Aliran Baru dalam Pendidikan; Bagian ke-2, CV. Ilmu, Bandung.
  7. Suhendi, Idit, (1997), Dasar-Dasar Historis dan Sosiologis Pendidikan, dalam Dasar-Dasar Kependidikan, IKIP Bandung.
  8. Tilaar, HAR., (1995), 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
  9. Tirtarahardja, U. dan La Sula (1995), Pengantar Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.
Copyright © 2014-2015 REFERENSI PENDIDIKAN Powered by Blogger - All Rights Reserved