PELAKSANAAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU SEKOLAH DASAR

A. Pendahuluan

Sesungguhnya di Era Globalisasi, pembangunan dalam bidang pendidikan memiliki fungsi yang semakin penting terutama guna mempersiapkan manusia Indonesia berkualitas, yang siap bersaing secara kompetitif dengan bangsa-bangsa lain. Penegasan mengenai hal ini, nampak jelas dalam UU NO. 20 Tahun 2003 bahwa, fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional.

Pada tingkat SD sebagai bagian dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, besarnya jumlah siswa SD secara nasional memiliki hubungan dengan besarnya jumlah lulusan SD di Jawa Barat, dimana dari jumlah 690.088 siswa SD di Jawa Barat yang mengikuti EBTA, tercatat yang berhasil lulus adalah 688,949 siswa atau mencapai 99,88% (Depdikbud Jabar, 1999). Kondisi ini menunjukan bahwa, besarnya output siswa SD atau lulusan SD di Jawa Barat untuk setiap tahunnya, memiliki implikasi terhadap penanganan penyelenggaraan mulai dari penyediaan sarana dan prasarana bahkan sampai pada penyediaan tenaga guru.

Dengan tidak mengesampingkan komponen-komponen lain, kehadiran Guru pada proses pendidikan di SD masih sangat diperlukan karena Guru merupakan pelaku utama dalam merealisasikan program pendidikan. Menurut Nana Sudjana (1989:1); “Guru menempati kedudukan sentral sebab peranannya sangat menentukan. Ia harus mampu menterjemahkan dan menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum kemudian mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada siswa malalui proses pengajaran di sekolah. “

Namun demikian, dari realita yang ada saat ini menunjukkan bahwa, fenomena permasalahan guru SD masih menjadi kendala dalam upaya mewujudkan atau meningkatkan Produktivitas Pendidikan SD di daerah pedesaan terutama pedesaan yang tergolong daerah terpencil.

Di Propinsi Jawa Barat, upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga guru tersebut, sampai saat ini masih terus dilakukan PEMDA sebagaimana tertuang pada Program Kerja berdasarkan Anggaran Pembangunan Pemerintah Jawa Barat, yang diantaranya menyatakan bahwa, “…dari jumlah Guru SD yang ada sampai saat ini yaitu 84.735 orang, masih diperlukan sebanyak 63.203 orang. (REPELITA Keenam Jawa Barat 1994/1995-1998/1999). Kebutuhan tenaga guru ini, umumnya diprioritaskan untuk SD-SD yang berada di daerah-daerah pedesaan, khususnya daerah-daerah terpencil yang mengalami kekurangan guru.

Dalam kaitannya dengan upaya untuk mencapai Produktivitas Pendidikan yang optimal, ada indikasi bahwa sekolah dengan jumlah siswa yang besar dan guru kurang ataupun sebaliknya, disamping tergantung pada kurikulum yang dijalankan, tingkat Produktivitas Pendidikan yang optimal akan ditentukan juga oleh Kinerja Guru yang ada.”

Berkaitan dengan upaya meningkatkan Kinerja Guru, secara tak langsung upaya yang dilakukan Pemerintah tercermin dalam pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor: 84/1993 Tentang: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Permalasahan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru yang dilakukan Pemerintah, yang sebenarnya merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk pengembangan karier para Guru, secara implisit juga merupakan sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan Kinerja Guru. Melalui sistem Angka Kreditnya, diharapkan para Guru dapat mengumpulkan point-point dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum pada Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Guru. Sistem Angka Kredit itu sendiri adalah; “Angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Guru dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk peningkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Guru.” (Pasal: 1 Ayat: (2) dalam SK MENPAN No. 84/1993)

Adapun Butir Rincian Kegiatan yang dimaksud sebagaimana tercantum pada Pasal: 5 (SK MENPAN No. 84/1993) yakni, Bidang kegiatan Guru terdiri dari:Pendidikan, Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan, Pengembangan Profesi dan Penunjang Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan. Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal: 8 (SK MENPAN No. 84/1993) bahwa, kegiatan tersebut secara garis besar dikelompokan menjadi 2 (dua) kelompok yakni: 1) Unsur Kegiatan Utama; Pendidikan, Proses Belajar mengajar atau Bimbingan dan Pengembagan Profesi. 2) Unsur Kegiatan Penunjang; Penunjang Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan. Merujuk pada paparan tersebut, maka permasalahan yang perlu mendapat perhatian berfokus pada Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Guru atau Bagaimana pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru SD.

B. Hubungan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dengan Kinerja Guru

1. Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru

Secara garis besar, mekanisme Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Guru yang dilakukan oleh Pemerintah, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 025/1995 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dijalankan melalui beberapa tahap yakni:
  1. Pertama, Diawali oleh pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) oleh para guru melalui Kepala Sekolah.
  2. Kedua, Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang terdiri dari fihak Depdikbud dan para guru yang telah ditetapkan. Tim Penilai terdiri dari dua kelompok yakni: (1) Tim Penilai untuk para guru Golongan IIa sampai IIIa berasal dari tingkat Kabupaten, dan (2) Tim Penilai untuk para guru Golongan IIIb ke atas berasal dari tingkat Propinsi.
  3. Ketiga, Hasil penilaian diajukan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) yang mana badan ini berperan sebagai fihak yang berwenang mengeluarkan SK kepangkatan.
  4. Dan Keempat, Hasil dari proses penilaian Jabatan Fungsional Guru yang berupa SK kepangkatan selanjutnya dikirim kepada para guru yang bersangkutan. Secara sederhana, mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: (Bagan: 1)
Download Artikel Lengkap : Klik Disini